Applicable Laws & Regulations


Regulasi/Peraturan dan Kebijakan Penanaman Modal

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agrarian.
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pertambangan.
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
  6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
  9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
  10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perikanan.
  11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  12. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  13. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
  14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
  15. PengaturanPeraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal.
  16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Per.05/Men/2008 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan tangkap.
  17. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ot.140/007 tahun 2007 tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan.
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
  22. Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 jo Nomor 70/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA.
  23. Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA.

Tentang Regulasi »