Pemerintah Aceh Fasilitasi Investor PLTA di 4 Kabupaten

24 November 2016
Comments: 0

Pemerintah Aceh melalui  Badan Investasi dan Promosi (BIP) Aceh pada Rabu kemarin, 23 November 2016 melaksanakan kegiatan Rapat Fasilitasi Task force Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal  di  aula BIP.  Terdapat  7 perusahaan asing yang bergerak di investasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) difasilitasi untuk mempercepat proses realisasi sektor energi di Aceh.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh, Iskandar Zulkarnaen, Ph.D.  “Tujuan rapat ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dialami perusahaan, mencari alternatif solusi dari berbagai pihak (stakeholders), dan mendorong percepatan realisasi investasi bidang PLTA di Aceh” ujar Kepala BIP.

Selanjutnya, perusahaan menyampaikan kendala yang dihadapi, Pak Mustafa Ali mewakili dari Perusahaan group Richland menyampaikan bahwa diperlukan informasi mengenai alur dan mekanisme perizinan yang baku terhadap investasi PMA sektor listrik di Aceh, sehingga investor tidak bingung, izin-izin pelaksanaan di kabupaten dan provinsi juga perlu diperjelas sehingga kami tidak terhambat pada proses realisasi administrasi.

Sementara itu, pak Nurhidayat dari perusahaan PT. Trinusa Energy Indonesia menyampaikan bahwa saat ini kegiatan perusahaan masih pada tahap survei, izin survei sudah keluar dan kami akan melakukan survei lanjutan.

Narasumber dari Dinas Kehutanan Aceh berharap bahwa investasi di sektor PLTA sebagai energi terbarukan harus didukung oleh pemerintah, meskipun berpotensi terhadap kerusakan lingkungan dan kelestarian hutan, “yang harus diminimalisir adalah dampak resiko, karena itu kualitas dokumen AMDAL sangat penting” ujar Pak M.Zulhasridsyah.

Narasumber dari Dinas Pertambangan dan Energi Aceh dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh menyampaikan tata cara perizinan, izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin-izin pelaksanaan lainnya yang mesti dilengkapi oleh perusahaan.

“Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta komitmen perusahaan untuk merealisasikan proyeknya selama 3 tahun sesuai dengan izin prinsip yang telah dimiliki yang diterbitkan dari BKPM”, Ujar Pak Abey Bahder Jamal.

Rapat ditutup dengan rekomendasi yang disampaikan oleh kepala BIP, sebagai berikut:

 

 

Pertama, untuk perusahaan group richland:

  • Diharapkan perusahaan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten di lokasi proyek
  • Perusahaan wajib menyampaikan laporan tiap triwulan kepada BKPM, Kementerian LHK, Badan Investasi dan Promosi Aceh, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh, Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, dan Bupati Kabupaten setempat (Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Nagan Raya) sesuai dengan format pelaporan masing-masing.
  • Terkait dengan kendala kesesuaian lokasi dengan tata ruang kabupaten Nagan Raya diharapkan perusahaan dapat meminta surat rekomendasi dari Bappeda setempat mengenai peruntukan lokasi agar tidak bertentangan dengan rancangan RTRW Kabupaten Nagan Raya
  • Terkait dengan penggunaan kawasan hutan, perusahaan perlu melakukan konsultasi intensif dengan instansi teknis terkait
  • Perusahaan diharapkan dapat menyelesaikan realisasi proyek selama tiga tahun sesuai dengan perizinan yang telah dimiliki.

Kedua, untuk perusahaan group Trinusa:

  • Perusahaan wajib menyampaikan laporan tiap triwulan kepada BKPM, Kementrian LHK, Badan Investasi dan Promosi Aceh, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh, Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, dan Bupati Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan format pelaporan masing-masing.
  • Lokasi proyek berada dalam kawasan hutan lindung dan memerlukan izin pinjam pakai kawasan hutan.
  • Perusahaan diharapkan dapat menyelesaikan realisasi proyek selama tiga tahun sesuai dengan perizinan yang telah dimiliki.

(zhp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *