Penyelesaian Masalah PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari

6 January 2015
Comments: 0

Banda Aceh, Selasa (06 Januari 2015). Mengawali tahun 2015, Badan Investasi dan Promosi (BIP) Aceh menggelar rapat koordinasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi investor PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari (ALJB). BIP Aceh menjadi jembatan bagi pihak investor dengan intansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Kanwil Badan Pertanahan Nasional, PLN, PDAM Tirta Daroy, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan beberapa Dinas terkait lainnya.

 

Husein Pratama selaku Pimpinan PT. ALJB mengemukakan empat point permasalahan yang tengah dihadapi industri yang bergerak dijasa pengolahan dan pengalengan ikan ini, seperti yang pertama mengenai status lahan yang hingga kini belum jelas, kedua masalah sewa lahan (mohon untuk dapat diberi keringanan untuk 2 tahun), ketiga adalah masalah listrik oleh PLN belum dapat dipastikan jumlah daya maksimal yang dapat diberikan, dan yang keempat adalah masalah air bersih hingga kini belum mengalir ke lokasi industri PT. ALJB.

 

BPN menanggapi permasalahan yang dihadapi industri Perikanan yang berlokasi di pelabuhan Lampulo ini yaitu dengan memberikan langkah yang harus ditempuh oleh perusahan tersebut dikarenakan status tanah milik Pemerintah Aceh maka untuk sementara perusahaan dapat mengajukan Hak Penggunaan Lahan (HPL) setelah itu baru dapat mengurus Hak Guna Bangunan (HGB). Wewenang BPN yang sebelumnya vertical ke Pemerintah Pusat sedang dalam pengurusan untuk pelimpahan wewenang ke Pemerintah Aceh, pihak perusahaan diharapkan dapat menunggu proses pelimpahan tersebut sehingga dapat mengurus HBG.

 

PLN menjelaskan bahwa saat ini sudah dapat dipastikan pemberian daya listrik ditambah dari sebelumnya hanya 240 KW menjadi 550 KW, tentu hal ini sudah mencapai 50% kebutuhan daya yang diperlukan PT. ALJB, mengingat jumlah daya yang dibutuhkan untuk keseluruhan adalah lebih dari 850 KW. Dan untuk penjelasan dari PDAM Tirta Daroy bahwa pihak Pak Husein haruslah menyelesaikan biaya penyambungan pipa dan pemasangan terlebih dahulu kemudian akan diproses untuk diberikan nomor rekening dan air pun dapat segera mengalir ke lokasi industri perikanan ini.

 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Zianuddin menyampaikan bahwa surat yang diajukan perusahaan untuk penundaan pembayaran sewa lahan selama dua tahun akan ditinjak lanjuti dan segera menjawab surat tersebut setelah dirapatkan dengan pihak terkait. Lebih lanjut Kadis DKP menyebutkan akan memberikan toleransi kepada pihak penanam modal agar realisasi investasi dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

 

Rapat yang dipimpin oleh Kepala BIP Aceh ini berlangsung selama 2 jam dan ditutup dengan beberapa point yang sudah menemui titik terang dalam menyelesaikan kendala yang terjadi selama ini. Diharapkan pembangunan PT. ALJB yang telah berlangsung lebih dari setahun lalu tersebut akan segera dapat beroperasi dan bermanfaat untuk semua pihak .(MJ,Ly)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *