Rakor BPMPTSP Kab/Kota Se-Aceh tahun 2016

24 Oktober 2016
Category:
Kegiatan
Berita
Comments: 0

Tags:

Banda Aceh, (24 Oktober 2016). Untuk mendatangkan Penanam Modal ke Indonesia, perlu diubah cara promosi agar lebih efektif. Bukan lagi menonjolkan profil investasi/peluang suatu daerah yang disampaikan secara sporadis, melainkan dari hulu terlebih dahulu dibenahi, seperti kepastian hukum dan transparansi peraturan Penanaman Modal, ujar bapak Rizar.

 

Rizar Indomo Nazaroedin, dari Widyaswara Utama BKPM menyampaikan paparan dengan judul Promosi Penanaman Modal untuk Meningkatkan Realisasi Investasi. Beliau menyampaikan PTSP dianggap salah satu lembaga yang menjadi solusi untuk mempermudah proses investasi masuk ke Indonesia. Hal ini guna menyederhanakan Penanaman Modal agar para investor teratarik berinvestasi di Indonesia, dengan memberikan pelayanan terbaik, perlindungan investor, memperoleh kepastian hukum serta kemudahan fasilitas yang diberikan.

 

Rapat Koordinasi BPMPTSP Kabupaten/Kota Se-Aceh tahun 2016 dengan tema Teknis Peningkatan Promosi Merupakan Upaya Percepatan Realisasi Investasi Dalam Mewujudkan Aceh Menjadi Salah Satu Daerah Investasi Utama Tahun 2017 dilaksanakan di Hotel Grand Permata Hati, Banda Aceh (24/10). Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Badan Investasi dan Promosi (BIP) Aceh, Zulkarnaini.

 

Sesi selanjutnya disampaikan paparan oleh Danil Arca, dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Aceh. Dalam paparannya, Rencana Penataan Satuan Kerja Perangkat Aceh Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perangkat Daerah setiap Kabupaten/Kota dikategorikan sesuai Tipe A, B atau C, yang kemudian ditentukan pekerjaannya sesuai dengan Tipe yang didasarkan pada keuangan daerah dan beban kerjanya.

 

Beberapa PTSP Kabupaten/Kota di Aceh telah mensahkan Qanun perubahan Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), antara lain : Aceh Barat, bener Meriah, nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Subulussalam. Kabupaten/Kota lainnya sedang menyusun rancangan Qanun Penggabungan Penanaman Modal dengan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PM-PTSP) karena pada tahun 2017 sudah harus disahkan.

 

Semua perizinan dan non perizinan di proses di PTSP karena telah diberikan kewenangan bidang perizinan. Untuk itu segera dilahirkan penyelenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Permendagri. Yang terpenting pertama adalah menentukan nomenklatur yang seragam kemudian perangkat daerah dan terakhir uraian tugas, yang dijelaskan oleh Bapak Yahya, selaku Kepala BP2T Aceh.

 

Rakor ini menghasilkan : (1). Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menyiapkan strategi promosi untuk menarik minat investor PMA dan PMDN dengan memberikan kemudahan investasi dan pelayanan perizinan secara online. 
(2). Untuk Dinas tipe C- diharapakan tidak digabung dengan fungsi lain, meskipun serumpun (Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi dan Tenaga Kerja) , hal ini sesuai dengan PERKA BKMPM –RI, No 7 tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan daerah di Bidang Penananaman Modal. 
(3). Provinsi dan kabupaten/Kota diharapkan segera menyusun uraian tugas utuk fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Provinsi.(MJ)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *