Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal Aceh

29 Agustus 2013
Category:
Kegiatan
Berita
Comments: 1

Tags:

Badan Investasi dan Promosi Aceh menggelar Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Aceh Dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan Bidang Penanaman Modal se-Aceh pada kamis (29/9) bertempat di The Pade Hotel. Acara yang berlangsung sejak pagi hingga sore ini, mengundang beberapa narasumber dan perserta dari 23 Kabupaten/Kota serta instansi terkait. Acara RUPM Aceh dibuka langsung oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Penanaman Modal, Bapak Samidan. Dilanjutkan laporan dari ketua panitia, bapak Fuadi, SE yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Program dan Pelaporan Badan Investasi dan Promosi Aceh. Pemateri pertama disampaikan oleh Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh, bapak Ir. Iskandar, M.Sc mengenai “Arah dan Kebijakan Penanaman Modal dan Program/Kegiatan Prioritas Badan Investasi dan Promosi Aceh Tahun 2014”. Dasar hukum yang jelas dan berdasarkan visi misi menjadikan Aceh sebagai daerah investasi utama. Memiliki target rencana investasi Aceh tahun 2013-2017 dengan proyeksi sebesar 15% pertahun. Salah satunya dengan cara mengadakan acara hari ini dengan tujuan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025. Implementasi RUPM Aceh memiliki 3 fase yang berjangka 3 tahun, 8 tahun, 11 tahun. Untuk kegiatan prioritas Badan Investasi dan Promosi Aceh 2014 telah ditetapkan 24 hal.

Selanjutnya paparan disampaikan oleh bapak Noor Fuad Fitrianto dari BKPM RI “Mendorong Peningkatan Daya Saing Ekonomi Melalui Investasi”. Dikatakan beliau bahwa target pertumbuhan ekonomi dan investasi RPJMN 2010-2014 sudah ditetapkan dan terlihat realisasi investasinya mengalami peningkatan pada semester 1 tahun 2013 tentang peningkatan dari sektor skunder. Pentingnya menyusun RUPM/RUPMK dihubungkan dengan 7 arah kebijakan Penanaman Modal. Road Map sebagai implementasi Penanaman Modal memiliki 4 fase. BKPM sendiri sudah mensosialisasikan RUPM dilebih 21 daerah dan menerima konsultasi 67 daerah. Singkronisasi Sosialisasi RUPM dilakukan ditingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota. RUPM ditetapkan oleh Gubernur sedangkan RUPMK oleh Bupati/Walikota dan jangka waktu penetapan 2 tahun sejak perka diundangkan. Berbagai isu dan  dan tantangan dalam rangka percepatan realisasi investasi seperti mengoptimalkan realisasi investasi berdasarkan ekonomi global, mendorong perubahan ramalan ekonomi 2013. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan stabil karena sikap optimis yang dimiliki sehingga harus dipertahankan dengan cara merealisasikan investasi yang besar.

Selanjutnya materi “RUPM” disampaiakan langsung oleh Dr. Nazamuddin yang membahas mengenai sinergi dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait. Mengharapkan agar peran pihak swasta dapat mengecilkan jumlah pengangguran di Aceh. RUPM menjadi acuan bagi SKPA-Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga penting membuat investasi meningkat dengan menyadari betul perlindungan dan kepastian hukum bagi investor. Untuk Sumber Daya lokal perlunya diberdayakan dan diberi fasilitas training agar mampu bersaing dengan tenaga kerja luar sehingga segala sektor dapat dikerjakan oleh Sumber Daya Manusia daerah itu sendiri. setelah selesai penyampaian pemaparan, dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh bapak Zulkifli dari Bainprom Aceh.

Ditanggapi oleh bapak Samidan, mengenai Aceh berada diantar keinginan dan kenyataan, serta tatangan terbesar Aceh adalah kemiskinan dan bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dengan masalah pengangguran yang cukup besar. Aceh memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sangat besar namun Sumber Daya Manusia daerahnya masih banyak menganggur, hal ini sebabkan sempitnya peluang bekerja di swasta dan akhirnya semua memilih bekerja disektor pemerintahan semata. Padahal Aceh memiliki Sumber Daya Alam yang sangat kaya dan banyak pengusaha Aceh sendiri tidak membuka perusahaan atau pabrik mereka di Aceh. Seharusnya mereka menjadi contoh untuk penanaman modal sebelum investor dari luar menanamkan modal di Aceh. Akhirnya Aceh bukan menjadi penghasil tapi hanya menjadi pasar, hal ini seharusnya membuat kita berpacu dengan waktu dan ditangani langsung oleh taskforce bukan semata-mata SKPA.

Ditanggapi kemudian oleh bapak Iskandar, bahwa Peningkatan realisasi penanaman barang sangat penting dan telah dibentuknya tim percepatan investasi dan pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk meningkatkan perekonomian Aceh. Selanjutnya di kemukakan oleh Kabupaten Gayo Lues bahwa perlunya menganggarkan direncanakan kegiatan, memberi penegasan bagaimana merumuskan kemudian membuat perencanaan Penanaman Modal Aceh karena di Daerah belum adanya pembentukan Badan khusus untuk mengatur kewenangan intelijen daerah penysunan RUPM. Hal ini perlu sekali mendapat dukungan dari pemeritahan Aceh sebelum beraksi. Disampaikan pula dari Biro Ekonomi  mengenai masalah kepastian hukum mengenai penetapan standar harga lahan atau lokasi tanah untuk investasi. Perlu juga diperhatikan wilayah investasi biasanya berada lokasi yang strategis namun lokasi yang tidak adanya kehidupan manusia tapi memiliki potensi seharusnya juga tidak luput untuk dikembangkan.

Kabupaten Bireuen menelisik masalah income perkapita masyarakat yang cenderung rendah padahal anggaran daerah cukup besar seharusnya masyarakat benar-benar diperhatikan untuk diberdayakan agar pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga meningkat. Contohnya seperti kacang kedelai, yang dulu merupakan produsen terbesar tapi kini menurun produksinya. Industri pariwisata terbentur dengan syariat islam juga memiliki masalah tersendiri. Tanggapan dari bapak Noor Fuad Fitrianto mengenai beberapa hal tersebut yaitu telah dikeluarkannya surat mengenai penyusunan RUPM dan RUPMK. Senada dengan pak noor Fuad Fitrianto yang mengemukakan bahwa proses percepatan penyusunan RUPMK harus segera dilaksanakan. Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Selatan pun turut membahas mengenai potensi diwilayah mereka dan hubungannya denga RUPMK.

Selanjutnya untuk sesi kedua, ada empat paparan yaitu “Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2014” oleh Kepala Bidang Program dan Pelaporan, selanjutnya “Kepala Bidang Promosi menyampaikan “Strategi Promosi Investasi dan Kegiatan Prioritas 2014”. Paparan ketiga disampaikan oleh Kepala Bidang Perizinan mengenai “ Insentif Daerah Untuk Mendorong Investasi dan Kegiatan Prioritas 2014”. Terakhir dengan judul “Upaya Peningkatan Realisasi Investasi dan Kegiatan Prioritas 2014” disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pengembangan Investasi. Ditanggapi oleh Kabupaten Gayo Lues mengenai belum adanya aksi nyata yang terlihat dari kawasan potensiail di Aceh seperti adanya hutan produksi (rawa singkil) dan Taman Gunung Lauser yang belum dimanfaatkan dengan baik. Dari Aceh Tengah Hambatan di RTRW. Serta dari bapak Marzuki mengenai pengaruh globalisasi 2015 yang cukup mengkhawatirkan. Ditanggapi oleh bapak fuadi “tidak memeungkinkannya disususn dan ditata sekaligus potensi yang ada untuk dipromosikan sekaligus. Ditambahkan oleh ibu Netty mengenai pentingnya penyiapan data untuk promosi. Ibu Syarifah menambahkan ada beberpa daerah yang mungkin belum sempurna dalam penyampaian LKPM. Terakhir ditambahkan oleh bapak Jonni tentang proses perizinan untuk seluruh Kabupaten/Kota harus diselesaikan secara menyeluruh.

Berikut bahan-bahan paparan yang dapat diakses publik.


Download Bahan Paparan

One response on “Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal Aceh

  1. budi mengatakan:

    Beritanya sangat informatif untuk pengunjung. Ini bisa jadi contoh website lain yang dimiliki pemerintah daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>