Regulasi


Aceh's Governor Office

Kantor Gubernur Aceh

Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Landasan hukum ini memberi Aceh kewenangan untuk mengatur sendiri wilayahnya, termasuk memaksimalkan sarana dan prasarana potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang No 37 Tahun 2000 tentang Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang.
Landasan hukum ini menjadikan Sabang memiliki wewenang khusus dalam aspek ekonomi berupa pembebasan masuk dan keluar. Setiap izin investasi di wilayah Sabang, baik dari modal dalam negeri maupun modal asing berada di bawah koordinasi Badan Pengelolaan Pengawasan Sabang (BPKS).

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri.
Regulasi tersebut memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah Aceh untuk bekerja sama dengan lembaga asing, khususnya dalam kegiatan perkonomian.